DONGGOVOICE.com I Kota Bima, 121026 — Kondisi ketahanan pangan dan gizi Kota Bima pada September 2026 berada dalam kategori AMAN berdasarkan hasil pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Capaian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemantauan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat.Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si., mengatakan hal tersebut di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026). Menurutnya, pangan dan gizi merupakan unsur penting dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat.
“Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, aman dikonsumsi, serta terjangkau oleh seluruh masyarakat setiap saat,” jelas Gufran.
Ia menambahkan, kondisi gizi masyarakat menjadi salah satu indikator penting ketahanan pangan. Sementara itu, kemandirian pangan dan pemanfaatan kearifan lokal merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan.
Menurut Gufran, ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun global. Di Kota Bima, tantangan tersebut antara lain berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman, kebutuhan infrastruktur pertanian yang memadai, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan.
Selain itu, kondisi geografis dan risiko bencana juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem produksi dan distribusi pangan yang tangguh. Pada tingkat global, perubahan iklim dan dinamika perdagangan internasional turut memengaruhi sektor pertanian serta ketersediaan pangan.
Karena itu, Gufran menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada beras sebagai makanan pokok. Diversifikasi pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
“Masyarakat perlu memahami bahwa makan bukan sekadar mengonsumsi nasi atau hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang melalui beragam sumber pangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pangan dan gizi bersifat kompleks sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan, lanjutnya, memberikan manfaat dalam meningkatkan kuantitas, kualitas, higienitas, serta kepraktisan produk pangan. Namun, pengawasan tetap diperlukan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai ketentuan, residu pestisida, dan residu obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Pangan yang tidak aman dan tidak bermutu dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan keamanan pangan dan edukasi konsumsi pangan bergizi harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dalam upaya percepatan perbaikan gizi, pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Sadar Gizi, khususnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai periode penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
SKPG Jadi Dasar Kewaspadaan Dini
Gufran menjelaskan, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi potensi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisisnya dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kebijakan pangan daerah.
Pelaksanaan SKPG mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
Berdasarkan hasil pemantauan September 2026, kondisi Kota Bima pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dilaporkan berada dalam kategori aman. Informasi pendukung dari BMKG, BPBD, serta sumber informasi kebencanaan juga diperlukan untuk melengkapi analisis, termasuk dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dan lingkungan. ***