DONGGOVOICE.com I Bima, 221026 — Komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat kembali ditunjukkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora, Ramdin, SH., MH., kader Partai Golkar, melalui agenda tour lapangan dan silaturahmi bersama tim teknis konsultan perencanaan serta sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Bima Kamis, 22/10/2026.Kegiatan yang berlangsung hari ini merupakan bagian dari agenda reses DPRD Kabupaten Bima Tahun 2026. Bukan sekadar datang, berjabat tangan, lalu pulang membawa cerita, kunjungan ini diarahkan untuk melihat langsung kondisi lapangan, meninjau kebutuhan pembangunan, sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ket. Gambar: Kunjungan Reses Anggota DPRD Dapil III Kab. Bima dan Team Dinas Terkait.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, tim Dinas Perhubungan bersama konsultan melakukan peninjauan terhadap persiapan revitalisasi Dermaga Punti. Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam melihat kondisi serta kebutuhan teknis dermaga agar rencana penanganannya dapat dipersiapkan secara lebih terarah.
Sementara itu, tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) meninjau kebutuhan pembangunan jalan lingkungan di Desa Bajo serta talud penahan gelombang di Desa Kananta. Infrastruktur tersebut memiliki arti penting bagi aksesibilitas warga, penataan lingkungan, dan perlindungan kawasan pesisir dari ancaman gelombang.
Tidak kalah penting, tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turut meninjau rencana pembangunan tanggul penahan longsor di Desa Punti. Langkah ini menjadi perhatian tersendiri mengingat infrastruktur pengendali longsor berkaitan langsung dengan perlindungan wilayah dan keselamatan masyarakat.
Bagi Ramdin, agenda lapangan semacam ini harus menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan riil masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah. Aspirasi warga tidak cukup hanya terdengar di ruang rapat; persoalan di lapangan perlu dilihat, dicatat, dikaji secara teknis, dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan serta penganggaran yang berlaku.
“Reses bukan sekadar agenda formal atau kunjungan seremonial. Ini kesempatan untuk mendekatkan pelayanan, menyerap aspirasi, dan memastikan persoalan masyarakat mendapat perhatian yang semestinya. Kita ingin kebutuhan rakyat benar-benar masuk dalam pembahasan perencanaan pembangunan,” demikian pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan agenda tur dan silaturahmi tersebut, mulai dari tim teknis konsultan perencanaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas PUPR, hingga seluruh pihak yang ikut mendukung kelancaran kegiatan.
Menurutnya, kolaborasi antarpihak menjadi kunci agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan kunjungan, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, hasil kajian teknis, skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.
Ada pesan sederhana, tetapi tegas: pembangunan tidak boleh hanya indah di atas kertas, sementara masyarakat masih sibuk berhadapan dengan persoalan jalan, gelombang, dermaga, dan ancaman longsor.
Dengan sedikit humor yang tetap santun, perjalanan meninjau berbagai titik pembangunan ini mengingatkan bahwa menjadi wakil rakyat bukan pekerjaan yang cukup bermodalkan kursi empuk di ruang rapat. Kadang-kadang harus turun ke lapangan, menghadapi panas matahari, melewati kondisi jalan yang beragam, dan mendengar langsung keluhan warga. Sebab, aspirasi rakyat tidak selalu datang dengan surat resmi; terkadang ia hadir lewat percakapan sederhana di pinggir jalan.
Namun demikian, masyarakat tentu tidak hanya menunggu kunjungan dan dokumentasi. Harapan mereka adalah tindak lanjut yang jelas, perencanaan yang matang, serta realisasi pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya.
Agenda reses DPRD Kabupaten Bima Tahun 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat, wakil rakyat, dan perangkat daerah. Dari Desa Bajo hingga Desa Kananta, serta peninjauan di Desa Punti, setiap lokasi. DVc/Biro Bima.