DONGGOVOICE.com I Bima, 141026 — Kondisi jalan lintas Bajo–O’o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima rusak, Warga menilai kerusakan jalan mengganggu aktivitas dan mobilitas perekomian masyarakat, maka warga setempat dibawah Korlap, Buharis melakukan aksi pemblokiran jalan di wilayah Dusun Langgentu, Desa O’o, Kecamatan Donggo.Aksi tersebut mendapat perhatian langsung dari unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Taufik, S.T., M.T., turut hadir menemui massa aksi. Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Dapil III Donggo-Soromandi–Sanggar–Tambora juga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Supardi H. Anwar, S.E., Camat Donggo Ardavis, S.ST., S.Sos., Kepala UPTD PUPR Kecamatan Donggo Amiruddin, S.Sos., M.H., serta unsur TNI, Polri dan Satpol PP.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi titik penting dalam menyikapi aspirasi warga yang selama ini menuntut adanya langkah nyata pemerintah terhadap kondisi badan jalan yang rusak. Di hadapan masyarakat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima menyampaikan bahwa perbaikan jalan tersebut akan dilaksanakan melalui anggaran tahun 2026 dengan nilai sekitar Rp250 juta bersumber dari APBD Kabupaten Bima melalui kegiatan penanganan jalan secara sporadis.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban pemerintah atas tuntutan warga yang menginginkan adanya kepastian, bukan sekadar janji perbaikan.
Namun demikian, masyarakat tentu masih menunggu realisasi di lapangan. Sebab, persoalan utama yang dihadapi warga bukan hanya kepastian anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik yang mampu mengurangi kerusakan jalan pada titik-titik yang paling membutuhkan penanganan.
Camat Donggo, Ardavis juga menyampaikan komitmennya untuk menggerakkan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan gotong royong guna menangani sementara sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, Muspika Kecamatan Donggo akan dilibatkan dalam upaya tersebut. Rencana kegiatan gotong royong akan diarahkan pada titik-titik jalan yang dinilai paling prioritas, khususnya di wilayah Dusun Langgentu.
Ardavis mengatakan pihaknya akan mengundang unsur Muspika Kecamatan Donggo setelah pelaksanaan kegiatan STQ tingkat Kecamatan Donggo yang berlangsung di Desa Bumi Pajo.
"Gotong royong tersebut diharapkan menjadi bentuk respons cepat terhadap kondisi jalan sembari menunggu penanganan melalui anggaran pemerintah daerah." Kata Camat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Supardi H. Anwar menyatakan dukungannya terhadap upaya masyarakat. Ia bahkan menyampaikan kesediaan memberikan bantuan pribadi sebesar Rp10 juta untuk mendukung kegiatan gotong royong perbaikan jalan.
Bantuan tersebut rencananya akan digunakan dalam kegiatan gotong royong yang diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana jalan di Kecamatan Donggo akan menjadi salah satu perhatian pada tahun 2027.
Pernyataan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat Donggo. Namun, harapan tersebut akan diuji oleh realisasi. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak dan aman untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta mobilitas sehari-hari.
Aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak lagi dapat dipandang sebagai keluhan biasa. Ketika akses jalan mengalami kerusakan dan berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, janji alokasi anggaran Rp250 juta pada 2026 dan rencana prioritas pembangunan jalan pada 2027 perlu dikawal secara terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui titik mana yang akan ditangani, kapan pekerjaan dimulai, berapa panjang jalan yang diperbaiki, serta sejauh mana kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.
Dengan demikian, tuntutan warga tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan pejabat, tetapi berujung pada realisasi perbaikan jalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Donggo.
Aksi warga hari ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa persoalan jalan bukan semata persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat penanganan serius. Reporter: Team Biro Bima