DONGGOVOICE.com I Bima, 061126 – Ancaman kekeringan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menghadapi potensi El Niño kuat yang dapat memperburuk kondisi kekeringan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi penanganan bencana kekeringan di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima, Kamis (5/11/2026).Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muis, S.Sos., dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BMKG, perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, serta sejumlah instansi teknis terkait.
Berdasarkan data penanganan BPBD Kabupaten Bima hingga 31 Oktober 2026, pelayanan distribusi air bersih telah menjangkau 8 kecamatan dan 27 desa, dengan jumlah warga terdampak yang telah dilayani mencapai 6.269 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 21.269 jiwa.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama unsur terkait telah menyalurkan air bersih sebanyak 319 rit atau setara dengan 1.595.000 liter.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih di tengah kondisi kekeringan yang belum sepenuhnya tertangani.
Kebutuhan Tandon Air Mendesak
Dalam rapat koordinasi tersebut, salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian adalah kebutuhan sarana penampungan air bersih atau tandon di wilayah terdampak.
Pasalnya, distribusi air menggunakan mobil tangki perlu didukung ketersediaan tempat penampungan yang memadai agar air yang disalurkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Kebutuhan bak penampungan air, termasuk tandon berkapasitas besar, dinilai menjadi salah satu solusi penting untuk memperkuat pelayanan air bersih, terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.
Karena itu, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam penyediaan tandon, pembangunan bak penampungan, maupun penguatan sistem distribusi air bersih hingga ke masyarakat.
Penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan pengiriman air tangki. Diperlukan pula sarana penampungan yang memadai agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Libatkan TNI, Polri, BMKG dan Lembaga Kemanusiaan
Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat komunikasi, serta mengoptimalkan peran masing-masing instansi dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah unsur yang hadir di antaranya Kodim 1608/Bima, Polres Bima, Polres Bima Kota, BMKG Kabupaten Bima, BBWS Nusa Tenggara I, Balai Taman Nasional Tambora, PMI Kabupaten Bima, BAZNAS Kabupaten Bima, Bank NTB Syariah Cabang Tente-Woha, PDAM Bima, MDMC-LAZISMU, ORARI Bima, KPH Maria Donggo Masa, KPH Marowa, serta AS-Sunnah.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respons penanganan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Kalak BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muis, S.Sos., memimpin langsung agenda koordinasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penanganan kekeringan secara terpadu dan berkelanjutan.
Antisipasi Dampak El Niño dan Karhutla
Selain persoalan keterbatasan air bersih, meningkatnya potensi kekeringan juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang mengalami penurunan kelembapan akibat minimnya curah hujan.
Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memperkuat langkah antisipasi, mulai dari pemantauan kondisi cuaca, kesiapan personel, pemetaan wilayah rawan, hingga penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
BPBD bersama seluruh unsur terkait diharapkan dapat membangun pola penanganan yang tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi, tetapi juga mengutamakan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko. (*)