Akhir-akhir ini banyak teman yang bertanya kepada saya, "sejauh mana sudah perjuangan PPS ini? Kenapa sekarang sepi di medsos? Apakah teman-teman sudah berhenti berjuang?" Atau karena kencang putusan MK dan MA ?
Jawaban saya tegas: pejuang PPS tidak berhenti. Mereka hanya dipaksa diam oleh penantian tanpa tanggal.
Saya menulis ini bukan sebagai pejabat, bukan sebagai anggota dewan. Saya menulis sebagai orang Donggo, orang Bima, orang Pulau Sumbawa yang sudah menunggu sejak 2013.
Sudah 13 tahun kita berjuang. Dari 2013 kita ajukan RUU, 2014 kita hampir jadi, lalu gagal. 2025 kita dijanjikan awal 2026 moratorium akan dibuka, sekarang sudah November 2026, Desartada-nya belum juga jadi Peraturan Pemerintah.
Kalau orang bertanya, "Sudah sampai mana PPS?" Saya jawab: Sudah 70 persen secara syarat, tapi 0 persen secara keputusan politik.
Kenapa saya bilang 70 persen? Karena syaratnya sudah kita penuhi semua, Abangda.
Lima kabupaten/kota sudah lengkap: Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Bima. Penduduk kita 1,7 juta jiwa. Luas kita 70 persen dari NTB. Kita punya Tambang, kita punya Jagung, kita punya SAMOTA, kita punya Tambora yang mendunia.
RUU-nya sudah ada di DPR, diajukan Johan Rosihan dan Mori Hanafi sejak Mei 2025. DPRD kita sudah deklarasi semua. Surat terbaru kita sudah di meja Kemendagri sejak 2 November kemarin, ditandatangani Presidium Aliansi PPS.
Jadi secara berkas, ini sudah lulus ujian. Kita sudah pegang "Ijazah bukan suket".
Tapi kenapa kita belum jadi provinsi? Karena pintunya masih dikunci dari dalam. Kuncinya dipegang satu orang: Pemerintah Pusat lewat moratorium.
Moratorium itu penundaan pemekaran. Alasannya selalu sama: sedang dikaji, sedang dievaluasi fiskal, sedang disusun Desartada. Jawaban itu kita dengar dari zaman Jokowi sampai zaman Prabowo. Jawaban yang tidak pernah ada tanggalnya.
Ini yang bikin medsos kita sepi. Bukan karena kita menyerah. Tapi karena perjuangan mereka sekarang pindah dari jalanan ke meja surat-menyurat.
Dulu mereka demo bersatu, tapi sekarang pecah, apa karena kepentingan sesaat ?, Wallahu alam, blokade jalan, tutup Poto Tano, itu viral. Sekarang kita kirim surat, lobby di Jakarta, rapat tertutup. Surat itu tidak bisa difoto pakai gaya demo. Surat itu tidak ada yang teriak. Jadi kelihatan sepi, padahal diam-diam jalan.
Tapi saya mau jujur. Cara surat saja tidak cukup. Surat itu tidak viral. Kalau kita terus sepi di medsos, pusat akan kira rakyat Pulau Sumbawa sudah tidak mau lagi. Padahal rakyat masih mau, cuma capek teriak tanpa tanggal.
Karena itu, lewat opini ini saya sampaikan 2 tuntutan kita:
Pertama, kami menagih tanggal, bukan janji.
Jangan lagi kami diberi jawaban "sedang dikaji". Kami minta Kemendagri sebut tanggal: kapan PP Desartada ditandatangani, kapan moratorium terbatas dibuka untuk daerah yang sudah siap seperti PPS. Kalau tidak ada tanggal, perjuangan ini akan diulang lagi 5 tahun ke depan dengan surat yang sama.
Kedua, kami minta keadilan rentang kendali.
Anak Donggo yang mau urus pindah masuk NTB harus ke Mataram 12 jam naik kapal, naik bus. Petani Bima yang harga jagungnya ditentukan dari Lombok. Nelayan Sumbawa yang izinnya harus menunggu dari seberang laut.
Ini bukan soal kita benci Lombok. Lombok itu saudara kita. Ini soal jarak. Pemerintah yang jauh itu pemerintah yang lambat. Pemerintah yang dekat itu pemerintah yang cepat melayani.
Kami tidak minta dimekarkan karena benci. Kami minta dimekarkan karena kami ingin dilayani lebih dekat. Hak pelayanan kami butuh.
Jadi kepada teman-teman seperjuangan di Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, saya bilang: jangan diam.
Ramaikan lagi grup kita. Bukan dengan bakar ban, tapi dengan cerita. Cerita anak kita, cerita petani kita, cerita nelayan kita. Biar pusat tahu, kami masih ada, kami masih menunggu, kami masih berjuang.
PPS ini bukan proyek elit. PPS ini harga diri 1,7 juta orang Pulau Sumbawa.
PPS sudah lulus ujian. Sekarang bukakan pintunya. Beri kami tanggal, bukan janji.
Yang Haq itu Haq, Yang Bathil itu Bathil.
