Gibran Mundur Bukan Kalah, Menyelamatkan Hak

Oleh: Drs. H. Mustahid, H. Kako, MM 

Saya tidak membenci Gibran. Saya juga tidak membela Gibran. Saya hanya membaca UU No. 7 Tahun 1978.

Di undang-undang itu ada 1 kata yang menentukan nasib mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden: "dengan hormat".

Kalau berhenti dengan hormat, dia dapat pensiun seumur hidup. Kalau berhenti tidak dengan hormat, dia tidak dapat apa-apa.

Itu saja. Sesederhana itu.

Gibran memilih mundur atas permintaan sendiri pada 12 November 2026. Menurut penilaian saya, itu bukan sekadar keputusan emosional. Itu keputusan yang paham hukum.

Kalau dia bertahan dan dimakzulkan lewat MPR:

Gaji Rp42 juta hilang. Rumah dinas hilang. Mobil dinas hilang. Konvoi hilang. Dan yang paling sakit: pensiun mantan Wapres pun hilang, karena pemakzulan itu dikategorikan berhenti tidak dengan hormat.

Kalau dia mundur duluan seperti sekarang:

Gaji aktif Rp42 juta memang hilang. Rumah dinas Widya Chandra memang harus dikosongkan. Konvoi Paspampres memang tidak ada lagi.

Tapi, menurut UU 7/1978 Pasal 6, 7, dan 8, dia tetap berhak atas:

- Pensiun pokok Rp20.160.000 per bulan

- Tunjangan istri, anak, dan beras, total sekitar Rp23,27 juta per bulan, seumur hidup

- Satu rumah kediaman yang layak + perlengkapannya

- Satu kendaraan negara + sopir

- Biaya air, listrik, telepon

- Seluruh biaya kesehatan dia dan keluarganya

Itu bukan kata saya. Itu kata undang-undang yang sudah berlaku sejak 1978 dan belum pernah diubah.

Jadi, menurut saya, mundurnya Gibran itu bukan kalah. Mundurnya Gibran itu cara paling elegan untuk menyelamatkan haknya secara hukum.

Dia mundur sebelum palu MPR ketok "tidak dengan hormat".

Saya tidak menuduh Gibran bersalah atau tidak bersalah soal ijazah. Itu sudah diputuskan MK dan MA, dan Gibran sendiri bilang akan berjuang lewat PTUN dan PK. Itu haknya.

Yang saya soroti adalah: Kenapa undang-undang kita memberi pensiun 100% gaji pokok kepada pejabat yang baru menjabat 2 tahun, sama dengan pejabat yang menjabat 10 tahun?

UU 7/1978 itu tidak mensyaratkan masa jabatan minimal. Baru 2 tahun atau 10 tahun, pensiunnya sama: 100%.

Menurut saya, di sinilah yang harus kita kritik. Bukan orangnya, tapi aturannya.

Kalau rakyat biasa mau pensiun, harus kerja 20 tahun, 30 tahun. Kalau pejabat tinggi, 2 tahun saja sudah dapat pensiun seumur hidup plus rumah plus mobil plus sopir.

Apakah itu adil? Menurut saya, tidak adil. Tapi itu bukan salah Gibran. Itu salah kita yang membiarkan UU tahun 1978 itu tidak pernah direvisi selama 48 tahun.

Jadi jangan marah ke Gibran. Marahlah ke DPR yang tidak pernah berani ubah UU 7/1978.

Gibran hanya memakai hak yang diberikan undang-undang kepadanya. Siapapun yang jadi Wapres dan mundur dengan hormat, akan dapat hak yang sama.

Saya berharap, setelah kasus ini, DPR berani revisi: pensiun mantan Presiden / Wapres harus proporsional dengan masa jabatan. Kalau menjabat 2 tahun, pensiunnya jangan 100%. Kalau menjabat 5 tahun, baru 100%.

Kalau tidak, kejadian seperti ini akan terulang terus. Pejabat mundur, rakyat yang bayar pensiunnya seumur hidup.

Itu opini saya. Silakan tidak setuju. Silakan bantah dengan data, bukan dengan caci maki.

Karena negara ini tidak akan maju kalau kita hanya pandai menghujat orang, tapi tidak pernah berani mengubah undang-undangnya.

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama