STKIP Taman Siswa Bima Gelar Workshop Bina Talenta Bahas RUU Sisdiknas, Libatkan Unsur Pendidikan Tiga DaerahDONGGOVOICE.com I Bima, 291026 – STKIP Taman Siswa Bima menyelenggarakan Workshop Bina Talenta Bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si, mengusung tema “Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Mewujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kegiatan yang berlangsung secara luring di Auditorium Sudirman STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (28/10/2026), itu dimulai pukul 13.00 Wita. Peserta datang dari Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima, meliputi guru, dosen, pimpinan pondok pesantren, madrasah, serta sejumlah penggiat pendidikan.
Sebagai keynote speaker, Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, membuka pembahasan dengan menjelaskan latar penyusunan RUU Sisdiknas. Rancangan tersebut, katanya, merupakan inisiatif Komisi X yang digarap lewat Panitia Kerja sejak Februari 2025. Ia menyebut sasarannya adalah sistem tata kelola yang akuntabel, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu melahirkan lulusan yang bersaing di tingkat global.
Khusus untuk pendidikan tinggi, Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si menuturkan bahwa RUU ini dirancang untuk memperkuat otonomi kampus, mendorong mutu riset nasional, serta memberi kepastian status dan kesejahteraan bagi para pendidik. Dalam materinya, antara lain, disebutkan kewajiban mengalokasikan paling sedikit 30 persen anggaran perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk riset dan inovasi, pengaturan tunjangan dosen, serta perlindungan data pribadi dan pedoman etika penggunaan kecerdasan artifisial. Ia menambahkan, draf yang telah disetujui Panitia Kerja kini memasuki tahap harmonisasi dan pemantapan bersama Badan Legislasi DPR RI, dan Komisi X masih membuka ruang masukan dari perguruan tinggi, akademisi, serta asosiasi profesi.
Gambaran kondisi pendidikan tinggi dari sisi pemerintah pusat kemudian disampaikan perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. Azhar Syahrir. Menurutnya, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia telah naik dari 13,10 persen pada 2005 menjadi 31,45 persen pada 2023, namun masih tertinggal dari Singapura, Amerika Serikat, dan China.
Kesenjangan juga terlihat antarkelompok ekonomi: pada 2023, APK kelompok termiskin baru 17,51 persen, sementara kelompok terkaya sudah 52,66 persen. Ia turut menyoroti ketimpangan infrastruktur kampus, terutama di luar Pulau Jawa, jumlah program studi STEM yang masih di bawah non-STEM, serta kualitas dan dampak publikasi ilmiah yang belum sebanding dengan jumlahnya, sebagaimana tecermin dari rendahnya rasio sitasi.
Untuk menjawab berbagai persoalan itu, Dr. Azhar Syahrir merujuk pada Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, yang memuat pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, pengembangan pembelajaran STEAM, dan penguatan tata kelola, dengan target APK 60 persen pada 2045. Ia juga mengurai empat pilar tata kelola kampus yang baik (good university governance), yaitu transparansi dan akuntabilitas, mutu tridharma berbasis outcome-based education disertai hilirisasi riset, diversifikasi pendanaan, dan digitalisasi kampus.
Di antara tantangan yang ia sebut adalah jarak antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja, beban administrasi dosen, serta risiko berpindahnya talenta akademik ke luar negeri. Kunci menjawabnya, menurut dia, adalah perpaduan otonomi kelembagaan, kepemimpinan yang adaptif, dan penegakan integritas akademik.
Dari pemerintah daerah, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, dalam sambutannya mengaitkan pembahasan regulasi tersebut dengan kemajuan daerah. Ia menyatakan bahwa naik atau turunnya kualitas suatu daerah sangat dipengaruhi mutu sumber daya manusia (SDM), sebuah keyakinan yang menurutnya diakui secara global, dan mutu SDM itu bertumpu pada pendidikan. Karena itu, ia menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban bersama, dan setiap warga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Sebagai tuan rumah, Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., melengkapi pembahasan dengan menekankan bahwa kampus baru bisa bermutu dan berdaya saing bila otonominya diimbangi jaminan pendanaan dari negara, akuntabilitas kepada publik, dan perlindungan bagi dosen. Pembaruan aturan, menurutnya, memang mendesak karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah berlaku lebih dari 23 tahun dan berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi.
Lewat RUU Sisdiknas, kata dia, beberapa undang-undang yang selama ini berdiri sendiri akan disatukan, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pesantren, serta ketentuan pendidikan dalam UU Pemerintahan Daerah. Drafnya, yang disepakati Komisi X DPR RI pada 8 Juli 2026, terdiri atas 16 bab dan 257 pasal, namun ia mengingatkan bahwa naskah itu beredar tidak resmi sehingga nomor dan isi pasalnya masih bisa berubah saat harmonisasi.
Agar prosesnya tidak mengulang kegaduhan RUU Sisdiknas 2022, Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si. mengajak peserta belajar dari polemik saat itu, yakni pentingnya partisipasi publik yang bermakna, kepastian tunjangan profesi guru, dan pencantuman frasa “madrasah” secara tegas. Ia memetakan enam isu kunci tata kelola perguruan tinggi: otonomi dan pemilihan pimpinan perguruan tinggi; perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), uang kuliah tunggal (UKT), dan risiko komersialisasi; kesetaraan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pendanaan; penjaminan mutu dan akreditasi; kualifikasi dan kesejahteraan dosen; serta etika kecerdasan artifisial dan kampus yang aman dari kekerasan.
Menyikapi hal itu, ia mengimbau kampus tidak menunggu undang-undang disahkan, tetapi mulai mengawal regulasi dengan mengkaji draf dan menyampaikan masukan melalui asosiasi, memetakan kesiapan dosen menuju jenjang doktor, memperkuat penjaminan mutu internal, lalu membangun daya saing untuk jangka panjang. Reporter: Fiq
