DONGGOVOICE.com I Bima, 110826 — Selama bertahun-tahun, program kebudayaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kerap berjalan tanpa arah yang jelas. Kegiatan digelar musiman, anggaran turun tanpa peta prioritas, dan pelestarian warisan budaya nyaris selalu kalah cepat dibanding derasnya arus modernisasi. Persoalan itulah yang kini coba dijawab Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) NTB lewat penyusunan dua dokumen sekaligus; Haluan Pemajuan Kebudayaan 2026-2045 dan Roadmap Pemajuan Kebudayaan 2026-2030.Perumusan digelar di STKIP Taman Siswa Bima, Selasa, 11 Agustus 2026. Bukan sekadar seremoni diskusi, forum ini dirancang sebagai titik awal dari rangkaian penjaringan aspirasi yang akan digelar di berbagai wilayah NTB, sebelum draf akhirnya dibawa ke meja legislatif untuk disahkan sebagai kebijakan resmi.
Sekretaris Dinas Kebudayaan NTB, Arifin, blak-blakan mengakui bahwa akar masalah selama ini bukan pada minimnya kekayaan budaya daerah, melainkan pada rapuhnya instrumen perencanaan di tingkat hulu. Ketiadaan haluan yang mengikat secara hukum membuat program kerja kehilangan arah sekaligus kehilangan daya ungkit terhadap pembangunan daerah.
"Banyak kondisi (kegagalan) bermula dari tidak kuatnya perencanaan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen ini harus kuat," kata Arifin dalam forum tersebut.
Ia menyebut Haluan Pemajuan Kebudayaan akan berpijak pada tiga pilar: tata kelola, peta jalan pembangunan, dan akomodasi aspirasi masyarakat. Ketiganya, menurut Arifin, mesti menyatu agar kebudayaan tak lagi diperlakukan sebagai pelengkap, melainkan motor penggerak kebijakan pembangunan provinsi. Jika kelak disahkan, dokumen ini juga akan menjadi rujukan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih terarah. Sesuatu yang selama ini kerap terjadi secara ad hoc.
Yang membedakan proses kali ini dengan perencanaan-perencanaan sebelumnya adalah dilibatkannya institusi pendidikan tinggi secara langsung. STKIP Taman Siswa Bima, misalnya, telah lebih dulu memasukkan mata kuliah pengantar kebudayaan ke dalam program studi Pendidikan Sejarah, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., menilai keterlibatan kampus krusial agar teori kebudayaan tak berjarak dari praktik di lapangan. "Kami mengundang dosen-dosen mata kuliah kebudayaan (untuk berkontribusi). Selain itu, kami juga telah diminta menjadi mitra dalam penyelenggaraan Festival Rimpu," ujarnya, merujuk pada salah satu perhelatan budaya ikonik masyarakat Bima.
Skema yang dibayangkan, yaitu data dan kajian dari kampus memperkaya substansi Roadmap 2026-2030, sementara kebijakan pemerintah memberi perlindungan hukum sekaligus insentif bagi kegiatan kebudayaan yang digerakkan lembaga pendidikan maupun komunitas seni.
Tim perumus menargetkan penyelesaian dokumen pada akhir tahun anggaran berjalan. Tenggat yang tergolong ketat mengingat cakupan kerja yang harus dilakukan, memetakan aset budaya benda dan takbenda yang butuh perlindungan mendesak. Sekaligus merumuskan strategi memanfaatkan kebudayaan untuk mendongkrak ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan membentuk tim sinkronisasi data yang akan mengawal draf ini hingga tahap legislasi. Tantangannya kini bukan lagi soal menyusun dokumen di atas kertas, melainkan memastikan haluan setebal apa pun tidak berakhir sebagai arsip yang kembali dilupakan. Sebagaimana nasib banyak rencana induk kebudayaan di daerah lain yang tak pernah benar-benar diimplementasikan. Reporter: Fiq