Sekitar 45 orang massa yang tergabung dalam Aliansi Mbawa Menggugat mendatangi Kantor Desa Mbawa sejak pagi hari. Mereka menuntut klarifikasi terbuka terkait penggunaan anggaran pembangunan gorong-gorong (deker) di Dusun Mudu dan Dusun Tolonggeru, serta transparansi pengelolaan anggaran BUMDes Tahun Anggaran 2025.
Mediasi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA itu dihadiri unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat keamanan, serta perwakilan massa aksi.
Tuntutan Transparansi Anggaran. Dalam forum mediasi, Koordinator Lapangan Aliansi Mbawa Menggugat, Amrin, mendesak pemerintah desa dan BPD mempertanggungjawabkan pembangunan deker yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp40 juta.
Menurut massa aksi, kondisi fisik proyek dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digunakan. Mereka juga meminta kejelasan penggunaan anggaran BUMDes Desa Mbawa Tahun 2025 yang dinilai belum pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah desa membuka secara transparan seluruh Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut,” tegas Amrin dalam forum mediasi.
Massa bahkan menyatakan akan kembali menyegel kantor desa apabila tuntutan tidak dipenuhi. Pengakuan dan Klarifikasi dalam Forum, Dalam mediasi tersebut, Ketua BPD Desa Mbawa mengakui tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan proyek, termasuk saat peletakan batu pertama. Sementara itu, PJ Kepala Desa Mbawa menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kekurangan selama menjabat.
PJ Kepala Desa menyatakan siap bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Bahkan ia menyatakan bersedia mengganti anggaran pembangunan deker jika hasilnya dinilai tidak sesuai.
Dari pihak pelaksana teknis, muncul pengakuan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, termasuk ketebalan pengecoran yang disebut tidak mencapai spesifikasi. Ia juga menyebut tidak mengetahui detail pengelolaan anggaran proyek tersebut.
Mediasi Diwarnai Perdebatan Forum diskusi berlangsung cukup tegang. Massa aksi tetap bersikeras menuntut pengunduran diri PJ Kepala Desa, Ketua BPD, serta Kepala Dusun Tolonggeru yang disebut sebagai tim pelaksana proyek.
Kapolsek Donggo dalam arahannya meminta massa aksi menentukan apakah persoalan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum atau secara kekeluargaan.
Setelah melalui diskusi panjang dan istirahat (ISOMA), PJ Kepala Desa Mbawa akhirnya menyatakan sikap resmi. Ia menyatakan siap mengganti sisa anggaran pembangunan deker, memanggil secara dinas pihak-pihak terkait, serta menyatakan pengunduran dirinya sebagai PJ Kepala Desa. Ketua BPD Desa Mbawa juga menyatakan sikap serupa.
Segel Dibuka, Situasi KondusifSekitar pukul 13.45 WITA, massa aksi bersama aparat membuka kembali segel Kantor Desa Mbawa.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan surat pengunduran diri PJ Kepala Desa dan Ketua BPD di atas materai.
Seluruh rangkaian mediasi berakhir pada pukul 14.40 WITA dalam keadaan aman dan kondusif.
Catatan Penting, Aksi penyegelan kantor desa sebelumnya dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran penggunaan dana desa dan penyalahgunaan wewenang. Massa menilai PJ Kepala Desa dan BPD gagal menjalankan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap perangkat desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Bima terkait audit atau pemeriksaan lanjutan atas dugaan penyimpangan anggaran tersebut. ( Amir Ama Nafira )