DONGGOVOICE.com I Lombok Barat, 200526 - Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. minta kepada Pemda unyuk memperkuat koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) guna menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban daerah.Demikian dikatakan Mendagri saat Meeting bersama Forkopimda Se Maluku dan Nusra di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat NTB, Selasa, 19/05/26.
Tito Karnavian mengatakan bahwa agenda utama di NTB tersebut 'Sejatinya merupakan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) berprestasi di wilayah Maluku dan Nusra." Katanya.
Namun, lanjutnya, "Atas kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), forum ini kemudian juga jadi momentum koordinasi Forkopimda,” lanjut Tito.
Menurut Mendagri ada tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Pertama, Forkopimda dinilai memiliki peran strategis kerana menjadi forum mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Kedua Mendagri menilai FKUB memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat, khususnya di daerah yang rentan terhadap isu-isu keagamaan.
Ketiga, Mendagri meminta Pemda membentuk dan mengaktifkan kembali Tim TPKS. Menurutnya, masih ada daerah yang belum membentuk maupun mengoptimalkan tim tersebut.
Pembentukan TPKS merupakan amanat regulasi, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, yang diperkuat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta regulasi turunan lainnya.
Mendagri menegaskan tim tersebut memiliki peran penting dalam menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik.
“Penting untuk membentuk tim penanganan konflik sosial, itu juga amanat Perpres, PP juga ada dan undang-undang," ungkap Tito di hadapan Menko Polkam Djanari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruar Sirait, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Hendrik Lewirissa dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena.
Sumber: Prokopim Setda Dompu
Editor: Hambaly Ama La Beby