Pertemuan tersebut, PC PMII Dompu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. diantaranya mendesak dilakukannya rotasi dan mutasi jabatan, meminta klarifikasi terkait isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati, hingga perhatian terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan, dan air bersih. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti distribusi hasil tani masyarakat, khususnya peran Bulog, serta meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mengawal distribusi hasil pertanian.
Menanggapi terkait Mutasi dan Rotasi Bupati mengatakan Mutasi Tidak Sederhana Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Bambang Firdaus menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis terkait rotasi dan mutasi jabatan. Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.
“Mutasi dan rotasi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada tahapan yang harus dilalui dan semuanya sekarang berbasis sistem serta aplikasi, termasuk harus mendapatkan persetujuan dari BKN,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan kendala lain, seperti keterbatasan asesor berakreditasi A yang hanya tersedia di beberapa daerah, serta keterbatasan anggaran yang cukup besar untuk proses tersebut. Meski demikian, Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan mutasi dan rotasi guna menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Terkait isu ketidakharmonisan dengan Wakil Bupati, Bambang Firdaus membantah tegas kabar tersebut. “Kami baik-baik saja, tidak ada masalah. Jangan karena tidak selalu terlihat bersama lalu diasumsikan tidak harmonis,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa berbagai capaian positif selama setahun terakhir, seperti peningkatan indeks pembangunan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta sejumlah penghargaan, menjadi bukti kinerja solid pemerintah daerah.
Dalam sektor infrastruktur, Bupati menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional berdampak besar terhadap daerah, termasuk Kabupaten Dompu yang mengalami defisit sekitar Rp200 miliar pada tahun 2026. Beberapa proyek perbaikan jalan yang sebelumnya telah dianggarkan pada 2025, seperti ruas Saleko–Saneo, Giling Inko–Rasanggaro, dan jalur tembus Lepadi senilai Rp24 miliar, kandas akibat kebijakan tersebut.
Terkait air bersih, beliau mengungkapkan bahwa permasalahan utama terletak pada jaringan pipa yang sudah berusia 36 tahun, sehingga membutuhkan biaya besar untuk perbaikan dan penggantian. Sebagai langkah solusi, pemerintah daerah tengah memproses pinjaman melalui PT SMI guna mendukung pembangunan infrastruktur serta sektor lainnya
Terkait masalah Bulog, Bupati juga menyoroti kinerja Bulog dalam menyerap hasil pertanian. Bupati menilai kapasitas Bulog dan mitranya tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi tiga daerah, yakni Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. “Tidak logis jika empat mitra harus menyerap gabah dari tiga daerah sekaligus,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, Kabupaten Dompu mencatat surplus produksi hingga 40.000 ton tahun ini, menjadikannya salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Koordinasi Keamanan Distribusi Terkait pengawalan distribusi hasil tani, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan aparat terkait, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
LAudiensi tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Dompu, kepala OPD terkait serta aparat keamanan yang mengawal jalannya kegiatan.
Sumber: Kasubag Pemberitaan Prokopim Setda Dompu, Firmansyah, S. Psi., M. MKes
Editor: Hambaly Ama La Beby